Dukung Kebijakan Impor Prabowo, DPR Ingatkan Risiko Barang Asing Serbu Pasar Lokal

Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, hadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (12 November 2024). (Foto : Dok. Kompas)

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memberikan dukungan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus sistem kuota impor, terutama untuk barang-barang esensial yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, ia juga memberi catatan penting agar langkah tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan industri dalam negeri.

“Jangan sampai pernyataan Presiden justru dijadikan dalih oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan produk jadi dari luar negeri secara bebas, yang akhirnya menghancurkan keseimbangan pasar dan merugikan pelaku usaha lokal,” ujar politisi yang akrab disapa Sara saat dihubungi pada Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, kebijakan penghapusan kuota seharusnya dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran arus bahan baku, bukan sebagai celah untuk membanjiri pasar domestik dengan barang impor siap pakai. “Pemerintah, terutama institusi seperti Bea Cukai, harus memperketat pengawasan agar fasilitas impor yang seharusnya untuk bahan baku industri tidak disalahgunakan untuk menimbun produk jadi dari luar negeri,” tegasnya.

Presiden Prabowo: Impor Barang Esensial Tidak Perlu Lagi Dibatasi

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa sistem kuota impor perlu dihapuskan untuk komoditas yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Dalam pernyataannya di Sarasehan Ekonomi, Menara Mandiri, Jakarta Pusat (8/4/2025), ia menegaskan bahwa kuota hanya memperlambat proses perdagangan dan menciptakan ketimpangan akses.

“Birokrasi yang terlalu panjang menghambat efisiensi. Kita ingin pelaku usaha punya akses yang lebih adil dan terbuka. Tidak perlu lagi ada penunjukan siapa yang boleh dan tidak boleh impor. Kalau mampu, silakan impor,” ungkap Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi bagian dari strategi besar untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, mempercepat investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Dilansir dari Kompas.com