Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mengintegrasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok industri besar. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan rencana pembentukan holding UMKM sebagai upaya membangun ekosistem yang menghubungkan UMKM dengan industri besar.
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Maman menyatakan bahwa pembentukan holding ini bertujuan untuk mengatasi kurangnya konektivitas antara UMKM dan industri besar. “Kami berencana membentuk holding UMKM untuk menciptakan ekosistem rantai pasok antara UMKM dan industri besar,” ujarnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan BUMN. Maman menekankan pentingnya peran bank-bank Himbara dalam menyediakan pembiayaan, serta keterlibatan perusahaan BUMN di sektor manufaktur sebagai payung untuk menghubungkan UMKM dengan industri besar.
Kementerian UMKM saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait sektor-sektor strategis yang akan dimasukkan ke dalam holding tersebut. Sektor-sektor yang dipilih diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. “Kami sedang mengkaji sektor-sektor mana yang paling pas, tentunya dengan pertimbangan dampak ekonomi yang besar dan strategis bagi pemerintah,” kata Maman.
Maman menargetkan pembentukan holding UMKM dapat dimulai pada pertengahan tahun 2025, setelah penyelesaian agenda terkait penghapusan piutang UMKM. “Kami berharap pada pertengahan 2025 semua sudah beres, kemudian kita akan masuk ke langkah berikutnya untuk mendorong kebijakan holding UMKM ini,” jelasnya.
Selain itu, Maman menargetkan dalam lima tahun ke depan akan terbentuk sejumlah klaster UMKM yang lebih besar dan kuat. Dengan adanya klaster ini, diharapkan lebih banyak UMKM yang terhubung dan masuk dalam rantai pasok industri-industri besar. “Kementerian UMKM tidak mungkin menjangkau 64 juta UMKM. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan kelompok-kelompok kecil melalui klaster yang di situ ada 10 ribu atau 20 ribu UMKM. Itulah arah kebijakan kami dalam lima tahun depan untuk UMKM,” pungkas Maman.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam rantai pasok industri, yang saat ini baru mencapai sekitar tujuh persen. Dengan integrasi yang lebih baik, UMKM diharapkan dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
Pembentukan holding UMKM juga diharapkan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Maman menyebutkan bahwa holding ini akan menjadi solusi untuk mengonsolidasikan UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dengan lebih baik di pasar. “Holding UMKM menjadi salah satu solusi untuk bisa menekan biaya produksi,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian UMKM bersama Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) juga tengah mengembangkan model pembinaan UMKM agar bisa masuk ke dalam rantai pasok industri. Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa hingga kini YDBA telah berhasil menerapkan metode yang baik dalam membina UMKM, sehingga mampu membawa mereka berproses untuk masuk ke dalam rantai pasok, khususnya pada industri otomotif. “Apa yang sudah dikembangkan YDBA pada industri otomotif ini sangat nyata, mulai banyak bermunculan usaha kecil yang jadi bagian dari rantai pasok Astra, ini bisa menjadi contoh industri lain,” ujar Arif.
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap UMKM Indonesia dapat semakin berkembang dan berperan penting dalam perekonomian nasional, serta mampu bersaing di pasar global melalui integrasi yang lebih baik dalam rantai pasok industri.
(dilansir dari antaranews.com)
