Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan kebijakan strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat peran pelaku UMKM. Salah satu langkah utamanya adalah pengalokasian dana Rp 20 triliun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk penyediaan peralatan produksi.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebutkan bahwa pihaknya sedang merancang Peraturan Menteri (Permen) untuk mewujudkan program tersebut. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha, mulai dari petani, peternak, hingga pengusaha sektor perikanan, agar lebih produktif dan mandiri.

“Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri untuk mengalokasikan Rp 20 triliun khusus untuk KUR peralatan produksi,” jelas Maman, Selasa (13/1/2025).

Program ini memberikan plafon pinjaman hingga Rp 2 miliar yang difokuskan untuk pengadaan alat usaha. Selain itu, pembiayaan alternatif melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga ditawarkan dengan bunga rendah sebesar 4 persen, khusus untuk UMKM di luar program KUR reguler.

“Dengan bunga rendah 4 persen, program ini kami harapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” tambah Maman. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa.

Hingga kini, sebanyak 75 persen penyaluran KUR dilakukan melalui Bank Himbara. Untuk memastikan pemerataan, pemerintah merencanakan kolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar UMKM di wilayah terpencil juga bisa mendapatkan akses pembiayaan.

“Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok negeri mendapatkan pembiayaan yang adil dan merata,” kata Maman.

Langkah ini selaras dengan misi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan pembiayaan ini diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha kecil meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: Dilansir dari detik.com