Minimalisir UMKM Gulung Tikar: 3 Program Pemerintah yang Bisa Diterapkan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi harapan besar Indonesia sebagai penggerak ekonomi 2025. Pemerintah menargetkan peningkatan ekonomi sebesar 5,2% per 2025 dan 8% hingga lima tahun ke depan. Maka, UMKM bisa menjadi tonggak utama dalam cita-cita tersebut.

UMKM sebagai Tonggak Perekonomian Indonesia

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menuturkan, UMKM bisa berkontribusi pada ekonomi nasional, bahkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. “Teruntuk pengusaha UMKM, Insyaallah mereka tumbuh dibarengi perkembangan ekonomi kita di seluruh lini,” katanya pada KumparanBisnis, Jumat, (14/2/2025).

Kepercayaan pemerintah pada peran UMKM tersebut menguat karena mampu bertahan di era krisis, seperti pandemi Covid-19. Hal tersebut juga ditekankan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang juga Founder Rumah Perubahan, Rhenald Kasali, UMKM harus dapat berinovasi, apalagi pada digitalisasi.

“Pada 2019 hingga 2021 menjadi bukti UMKM mampu melewati masa krisis ekonomi dan pandemi. Maka, kita harus berkontribusi meningkatkan usaha mikro lewat inovasi dan kolaborasi berbagai pihak,” harap Rhenald.

Digitalisasi dan Ekpor Bantu Ekspansi Pasar UMKM

Digitalisasi seperti e-commerce bisa berpeluang bagi perluasan pasar UMKM. Direktur Bisnis Digital Peruri, Farah Fitria Rahmawati, menyorot urgensi digitalisasi UMKM supaya meraih pasar yang lebih luas.

“Dengan teknologi (digital), UMKM bisa mengoptimalkan pemasarannya, yakni bisa lebih luas bahkan tingkat internasional,” tutur Farah.

Dalam sektor perdagangan, inovasi digital mulai diterapkan pada pusat grosir, seperti Pasar Tanah abang. Penjual di sana mulai aktif menggunakan e-commerce dan siaran langsung pada media sosialnya.

Maman mengungkapkan, penyesuaian UMKM di era digital bisa terus relevan dan kompetitif. Ia juga mengatakan, pemerintah akan memantau kebijakan pasar digital supaya tidak merugikan UMKM.

“Harga charging pada e-commerce perlu dipantau supaya tidak ditinggikan sehingga memberatkan UMKM. Kita pun memantau keterlibatan UMKM di platform digital yang perlu meningkat per tahunnya,” tegas Maman.

Di samping digitalisasi, pemerintah pun mendorong UMKM terjun ke pasar ekspor. Menteri Perdagangan, Budi Santoso dengan Menteri BUMN, Erick Thohir sedang membentuk sinergi agar UMKM mampu bersaing di Internasional. 

Salah satu programnya, yakni bernama UMKM Bisa Ekspor. Melalui program tersebut nantinya akan mempertemukan pihak-pihak terkait seperti produsen dan konsumen potensial multinasional. Erick mengungkapkan, platform tersebut sudah membentuk ekosistem yang diisi hampir 55 ribu UMKM. Total transaksinya sudah hampir 50 triliun.

“UMKM minimal bisa 33 kali presentasi ke perwakilan kita setiap bulannya. Lalu, kita bisa carikan konsumennya. Ketika sudah menjangkau konsumen, perlu business matching online,” tutur Budi.

Suntikan Dana UMKM oleh Pemerintah

Selain itu, pemerintah menstimulus UMKM dengan penghapusan hutang untuk 1 juta UMKM. Nantinya, UMKM tersebut perlu terdaftar dalam hapus buku dan hapus tagih dengan beberapa syarat.

Selanjutnya, UMKM tersebut perlu terdaftar pada hapus buku dan memiliki Bank Himbara lima tahun sebelum peraturan ini disahkan. kemudian, nasabah UMKM dikategorikan tak mampu membayar dan tak ada agunan.

Untuk UMKM yang tak memenuhi syarat di atas, bisa mengajukan fasilitas pendanaan lainnya. Contohnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar UMKM tersebut bisa terus berkembang.

REPORTER: Febria Adha