Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyiapkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Baghdadi di Karawang, Jawa Barat, sebagai pusat pengembangan UMKM. Langkah ini diinisiasi oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Dukungan CSR Bank BUMN

Menteri Maman mengungkapkan bahwa pembangunan sentra UMKM di Ponpes Al-Baghdadi akan mendapat dukungan dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh bank milik negara. Dalam hal ini, Bank BRI akan berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem UMKM di sekitar lingkungan pesantren.

“Melalui program CSR dari Bank BRI, area di sekitar pesantren akan dijadikan pusat UMKM. Selain itu, dari sisi peluang bisnis, ini sangat potensial,” ujar Maman saat menghadiri acara di Ponpes Al-Baghdadi, Karawang, pada Sabtu (1/2) malam.

Potensi Ekonomi di Sekitar Pesantren

Menurut Menteri Maman, salah satu faktor utama yang membuat Ponpes Al-Baghdadi layak menjadi sentra UMKM adalah tingginya mobilitas jamaah yang mencapai ribuan orang setiap minggunya. Dengan jumlah kunjungan yang besar, peluang bisnis di sekitar pesantren pun semakin terbuka lebar.

Selain itu, upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM agar lebih maju dan berkembang.

“Saya mendapat amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa 60 juta pelaku UMKM di Indonesia benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam setiap tahap perkembangan usaha mereka,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM naik kelas. Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, pada Kamis (30/1), Airlangga memaparkan berbagai kebijakan yang telah diambil untuk memperkuat sektor UMKM.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah program penghapusan utang bagi UMKM yang mengalami kesulitan finansial. Program ini merupakan bagian dari prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor UMKM.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi UMKM yang mengambil kredit investasi, terutama bagi usaha di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi UMKM agar dapat menembus pasar ekspor.

Mendorong Pertumbuhan UMKM Berbasis Pesantren

Dengan adanya program ini, diharapkan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan sentra UMKM di Ponpes Al-Baghdadi menjadi salah satu langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi pesantren sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam memberdayakan UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perbankan dan pemerintah, menjadi kunci utama dalam merealisasikan tujuan tersebut.

Dengan demikian, kehadiran sentra UMKM di lingkungan Ponpes Al-Baghdadi diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan memperkuat ekonomi berbasis pesantren.

(Dilansir dari antaranews.com)