Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran UMKM dan koperasi guna mendorong peningkatan investasi di berbagai daerah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, ia mengungkapkan bahwa salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyempurnakan regulasi, termasuk merevisi peraturan daerah (perda). Salah satu perda yang tengah dikaji adalah Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Selatan, agar sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
“Saran saya untuk adanya pasal penyertaan usaha terhadap kegiatan investasi itu sendiri, agar operasi pertambangan dan lain-lain dapat melibatkan UMKM atau koperasi. Supaya pelaku usaha lokal bisa mendapatkan porsi yang baik terhadap kegiatan investasi di daerah,” ujar Todotua.
Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, terutama melalui pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta sektor unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor, memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat daerah.
Selain itu, revisi regulasi ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum serta mempercepat proses perizinan melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pemerintah telah memfasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM melalui fitur khusus dalam sistem OSS.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM tahun 2024, realisasi investasi di Kalimantan Selatan mencapai Rp24,8 triliun. Angka ini berasal dari tiga sektor utama, yaitu pertambangan (51,56%), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (14,12%), serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (7,08%).
Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan investasi dengan memperkuat ekosistem yang mendukung keterlibatan UMKM dan koperasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
