Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Di tahun 2025, paket kebijakan yang dirilis meliputi peningkatan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun, subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya, penghapusan tagihan kredit macet UMKM, dan skema kredit berbasis skor kredit untuk mempermudah akses permodalan. Langkah ini disambut positif oleh perbankan, yang optimistis dapat mendorong pertumbuhan kredit UMKM secara signifikan.
BRI: Fokus pada Pemberdayaan dan Ekosistem Transaksi
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), sebagai bank yang memiliki fokus pada segmen UMKM, mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit di sektor ini. Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI, menjelaskan bahwa pemberdayaan pelaku UMKM dan pengembangan ekosistem transaksi menjadi strategi utama.
“Khusus untuk segmen ultra mikro dan mikro, kami akan terus mendorong pertumbuhan melalui peningkatan kualitas kredit, penguasaan ekosistem transaksi, dan pelatihan berkelanjutan,” ujar Supari dalam keterangannya.
Hingga kuartal III-2024, BRI mencatat penyaluran kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, meningkat 8,21% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 81,7% atau Rp1.105,7 triliun merupakan portofolio kredit UMKM. Dalam menjaga kualitas kredit, BRI memproyeksikan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 3% dengan memperkuat monitoring secara digital dan langsung di lapangan.
BRI juga akan membangun ekosistem micropayment untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dan mempercepat perputaran dana di lingkup UMKM.
BNI: Inklusi Keuangan dan Digitalisasi Proses Kredit
Optimisme serupa disampaikan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Sunarna Eka Nugraha, General Manager Divisi Bisnis BNI, menyebut kolaborasi antar pemangku kepentingan turut memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM.
“Dukungan pemerintah yang semakin kuat memungkinkan pertumbuhan kredit UMKM mencapai 10-15% secara tahunan di tahun 2025,” ungkap Sunarna.
BNI mengedepankan strategi seperti fokus pada value chain korporasi, pengembangan ekosistem digital, dan pemanfaatan sistem skor kredit terkalibrasi. Selain itu, digitalisasi proses kredit dari awal hingga akhir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran kredit.
Namun, tantangan utama tetap ada, terutama dalam menjaga kualitas kredit di tengah ketidakpastian ekonomi global dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Untuk mengatasinya, BNI akan memperkuat pengawasan berbasis digital dan edukasi finansial bagi nasabah.
BTN: Fokus pada Sektor Spesifik dan Digitalisasi
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga menargetkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 28% secara tahunan di tahun 2025, dengan fokus pada sektor-sektor seperti perdagangan, akomodasi/logistik, kesehatan, dan jasa lainnya.
Muhammad Iqbal, Direktur SME and Retail Funding BTN, mengungkapkan bahwa bank ini akan memanfaatkan digitalisasi proses kredit dan sistem credit scoring untuk mendukung penyaluran KUR.
“Kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan pelaku bisnis UMKM melalui perluasan outlet pemasaran dan pengembangan fasilitas bagi merchant BTN,” ujar Iqbal.
BTN juga berkomitmen untuk menjaga rasio NPL di bawah 1,6%, memastikan kualitas kredit tetap terjaga melalui perbaikan proses bisnis dan peningkatan kapabilitas petugas lapangan.
Optimisme di Tengah Tantangan
Meskipun berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global dan literasi keuangan yang rendah, masih menjadi hambatan, dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis telah memberikan dorongan signifikan bagi perbankan untuk terus mendukung UMKM. Dengan berbagai strategi inovatif yang diterapkan oleh BRI, BNI, dan BTN, sektor UMKM diharapkan mampu naik kelas dan bersaing di pasar domestik maupun global.
Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM, potensi besar yang dimiliki sektor ini diyakini dapat dioptimalkan, membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
(Dilansir dari kontan.co.id)
