Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah krusial dalam memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dalam pertemuan strategis di Jakarta pada Rabu (9/4/2025), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kadin, Azis Syamsuddin, menyampaikan urgensi modernisasi sistem bisnis melalui teknologi digital.
Azis menerima langsung kunjungan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyinergikan kebijakan dan program antara dunia usaha dan pemerintah, mulai dari regulasi, digitalisasi proses hukum, hingga penguatan sektor koperasi dan usaha kecil.
Sinkronisasi Program dan Penguatan Dasar Hukum Digital
Azis menjelaskan bahwa Kadin, sebagai mitra resmi pemerintah yang diakui dalam Undang-Undang, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung agenda-agenda strategis nasional, termasuk program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan adalah legalitas tanda tangan digital (e-signature), yang dinilai krusial dalam mewujudkan efisiensi layanan hukum dan bisnis di era digital. Kadin mendorong adanya kejelasan regulasi terkait pemanfaatan teknologi ini, khususnya dalam konteks kenotariatan dan layanan hukum online.
Selain itu, Azis mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, serta menyiapkan tambahan regulasi untuk memperkuat kelembagaan koperasi. Forum diskusi lintas sektor pun akan digelar dalam waktu dekat, melibatkan kementerian terkait, pelaku usaha, notaris, dan asosiasi profesi.
Koperasi Desa Merah Putih: Inisiatif Unggulan Menuju Juli 2025
Menanggapi hal ini, Widodo Ekatjahjana menyambut baik kolaborasi dengan Kadin. Ia menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal untuk memperluas sinergi, termasuk dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti peningkatan kontribusi PNBP dan penguatan koperasi desa.
Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan adalah peluncuran Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan pada Juli 2025. Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kadin, para notaris, serta kepala desa dalam menyukseskan program ini.
“Kolaborasi lintas sektor seperti ini akan mempercepat proses transformasi ekonomi digital, serta memberikan kontribusi nyata dalam pemerataan pembangunan ekonomi berbasis komunitas,” pungkas Widodo.
Dilansir dari suarasurabaya.net
