Rencana pemerintah untuk membuka keran impor tanpa batas menuai kekhawatiran luas, terutama dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, kebijakan tersebut berpotensi mematikan UMKM lokal yang sejak lama menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
“Masuknya produk luar secara masif akan mempersulit pelaku UMKM untuk bertahan. Saat ini saja mereka sudah kesulitan menghadapi banjir barang impor,” ungkap Amin dalam pernyataan tertulis pada Kamis (10/4/2025). Ia menegaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting karena menyerap sekitar 90 persen tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, mekanisme kontrol terhadap arus impor tetap dibutuhkan, terutama untuk komoditas yang sensitif dan strategis.
Barang yang Masih Perlu Diimpor Secara Selektif
Amin menyoroti bahwa kebijakan impor tidak seharusnya dihapuskan sepenuhnya, melainkan disesuaikan secara selektif berdasarkan kebutuhan riil. Ia mengelompokkan empat jenis produk yang masih layak diimpor:
- Produk yang belum bisa dibuat di dalam negeri.
- Barang yang jumlah produksinya belum memenuhi kebutuhan pasar.
- Produk dengan teknologi atau spesifikasi khusus yang belum tersedia secara lokal.
- Bahan baku atau komponen penting untuk mendukung kegiatan industri dan UMKM.
Contohnya mencakup bahan kimia industri, garam untuk keperluan manufaktur, logam berkualitas tinggi, hingga mesin dan peralatan berteknologi tinggi.
Instruksi Presiden Prabowo dan Risiko Deregulasi
Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan resminya menyampaikan keinginan untuk menghapus sistem kuota impor pada komoditas-komoditas tertentu, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai, sistem kuota hanya menguntungkan segelintir pihak dan menghambat efisiensi pasar.
“Saya ingin sistem kuota dihapuskan, agar tidak ada lagi penunjukan khusus siapa yang boleh impor. Itu sudah tidak adil dan merugikan banyak pihak,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet yang juga dihadiri para menteri ekonomi.
Namun, banyak pihak menilai bahwa liberalisasi impor yang dilakukan tanpa strategi perlindungan akan menjadi pukulan telak bagi sektor UMKM. Tanpa kontrol yang memadai, produk luar negeri yang lebih murah dan masif bisa mendominasi pasar, menggeser peran UMKM lokal.
Dilansir dari Kompas.com
